Sejarah
Sjafruddin
Perwiranegara
SJAFRUDDIN
PERWIRANEGARA
Presiden yg hampir terlupakan Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Setingkat Presiden dan Perdana Menteri Republik Indonesia[
Sjafruddin perwiranegara Lahir pada tanggal 28 february 1911 serang hindia belanda,meninggal 15 febuary 1989 dan dimakamkan ditaman pemakaman umum tanah kusir.Istrinya bernama Halimah syehabbudin Salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia adalah Syafruddin Prawiranegara, yang namanya diabadikan sebagai nama gedung kantor pusat DJKN.
peran sjafrudinegara
-
Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) saat Presiden Soekarno dan Wapres Hatta ditangkap Belanda (1948).
-
Menteri Keuangan dan pencetus kebijakan moneter “Gunting Syafruddin”.
-
Presiden De Javasche Bank terakhir & Gubernur pertama Bank Indonesia.
-
Tokoh PRRI namun mendapat amnesti setelah penumpasan.
Pemimpin Pemerintahan Darurat RI
Peran terbesar Syafruddin dalam sejarah Indonesia adalah ketika ia memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948. Saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap oleh Belanda dalam Agresi Militer II, dan ibu kota Yogyakarta jatuh. Untuk mencegah kekosongan pemerintahan, Syafruddin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, ditunjuk oleh Bung Hatta untuk memimpin pemerintahan darurat dari Bukittinggi. PDRI berhasil menjaga eksistensi Republik Indonesia di mata internasional dan menjadi faktor penting dalam keberhasilan diplomasi melawan Belanda.
Ia juga merupakan Presiden De Javasche Bank (1951–1953), dan selanjutnya menjadi Gubernur pertama Bank Indonesia (1953–1958), setelah bank tersebut dinasionalisasi. Ia adalah tokoh yang pertama kali menyuarakan pentingnya Indonesia memiliki mata uang sendiri sebagai simbol kedaulatan negara.
Tentang kejadian
peristiwa ini
Vidio tentang kejadian ini
Setelah proklamasi (1945), Syafruddin menjadi anggota Badan Pekerja KNIP.Ia memilih masuk Masyumi (1946) meski sempat ditawari masuk PSI.Turut berperan dalam lahirnya Maklumat Wakil Presiden No. X yang mengubah KNIP jadi semacam legislatif sehari-hari → awal sistem parlementer.Karier menteri:Menteri Muda Keuangan (Kabinet Sjahrir II, 1946),Menteri Keuangan (Sjahrir III, 1946–1947),Menteri Kemakmuran (Kabinet Hatta I, 1948).Syafruddin Berperan besar dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI), meyakinkan Hatta agar RI punya mata uang sendiri.Ikut konferensi Economic Council for Asia and the Far East di Manila (1947); sempat disangka komunis karena kolaborasi Masyumi–PKI.Menulis buku Politik dan Revolusi Kita (1948) untuk meluruskan hubungan Islam–komunis di Indonesia.Dalam tulisannya (1946), ia memuji Lenin dan Stalin sebagai tokoh realis, mendukung Realpolitik Sjahrir, serta mengkritik pemuda yang dinilai tidak realistis berperang hanya dengan bambu runcing.syafruddin tidak masuk ke daftar presiden karena pada saat dia memimpin dia tidak dilantik.Syafruddin juga nyaris terbunuh dalam Peristiwa Situjuah yakni saat sejumlah pemimpin Indonesia seperti Chatib Sulaiman dan Arisun Sutan Alamsyah tewas. Syafruddin turut serta dalam rapat pada tanggal 14 Januari 1949, tetapi ia pergi malamnya, sebelum serbuan Belanda pada dini hari tanggal 15 Januari menewaskan para pemimpin tersebut.Menurut Syafruddin, Sukarno dan Hatta beserta para tokoh lain yang diasingkan di Pulau Bangka tidak mengetahui kekuatan militer PDRI.[42] Hal itu terbukti ketika Hatta hendak menemui Syafruddin dengan pergi ke Aceh karena mengira PDRI memiliki markas di sana.[39][40] Untuk membujuk Syafruddin menerima hasil perjanjian Perjanjian Roem-Roijen dan menjemput para pemimpin PDRI ke Yogyakarta, Hatta mengutus delegasi yang terdiri dari Mohammad Natsir, Johannes Leimena, dan Abdoel Halim ke Sumatera Barat. Syafruddin sempat menyatakan ketidaksetujuannya atas Perjanjian Roem-Roijen, tetapi setelah perundingan alot dengan delegasi Hatta di Padang Japang pada 6 Juli 1949, ia bersedia menerimanya demi persatuan nasional. Pada 13 Juli 1949, ia mengembalikan mandatnya selaku Ketua PDRI ke Sukarno.[
Peran sjafruddin perwiranegara dalam pemerintahan darurat indonesia
